Pembangunan Bandara di Tulung Agung Kandas

   Rencana Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk memiliki bandara perintis di Tulungagung, Jawa Timur, bisa jadi gagal karena kondisi lahan yang tidak memungkinkan untuk dibangun bandara.

Direktur Bandara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Yudhi Sari Sitompul mengatakan pihaknya sudah melakukan survei terhadap rencana pembangunan bandara di Tulungagung, sejak tahun lalu.

“Kami survei dua daerah, Tulungagung dan Trenggalek. Nah, kalau Tulungagung itu enggak bisa karena kondisi lahannya. Konturnya itu berada di puncak, nanti kalau mau nguruk bagaimana?” katanya di Jakarta, Selasa (31/1/2017).

Ditanya kelanjutan rencana pembangunan bandara tersebut, Yudhi belum ingin berkomentar. Untuk diketahui, rencana pembangunan bandara di Tulungagung itu merupakan permintaan dari Pemprov Jatim.

Sementara itu, Gubernur Jatim Soekarwo mengatakan wacana membuka jalur penerbangan sipil di selatan Jawa oleh pemerintah pusat membuka kemungkinan untuk dibangunnya infrastruktur transportasi udara di selatan Jatim.

“Dalam rangka peningkatan aksesbilitas untuk memperkecil disparitas antara wilayah selatan dengan wilayah tengah dan wilayah utara Jatim, diusulkan untuk dibangun bandara di Kabupaten Tulungagung melalui APBN,” tuturnya.

Pria yang biasa disapa Pakde Karwo ini juga siap ikut berkontribusi melalui APBD Provinsi Jatim guna mempercepat terlaksananya pembangunan bandara umum di Kabupaten Tulungagung.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menuturkan bahwa Kemenhub telah menerjunkan tim untuk melakukan survei terkait rencana pembangunan bandar udara perintis di Tulungagung.

"Lokasi memang kemungkinan besar di Tulungagung, tapi masih dilakukan studi. Sedangkan kalau di lokasi lain, seperti Madiun, harus ada koordinasi dengan TNI Angkatan Udara agar tak ada persoalan," katanya.

Rencananya, bandara akan dibiayai APBN senilai Rp700 miliar dengan jangka waktu dua tahun. Pembangunan bandara merupakan tindak lanjut atas penyampaian surat pernyataan bersama delapan kepala daerah kepada Menkopolhukam pada tahun lalu.

Delapan kepala daerah yang menginisiasi pendirian bandara di wilayah selatan Pulau Jawa juga menegaskan kesiapannya bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan terkait proyek tersebut.

Mereka itu a.l. Bupati Madiun Muhtarom, Bupati Magetan Sumantri, Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar, Bupati Ponorogo Ipong Muchlissoni, Bupati Pacitan Indartato, Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, Bupati Blitar Rijanto, dan Bupati Trenggalek Emil Elestianto Dardak.

Bagikan Artikel ini