Sejarah Kerajaan Blambangan lengkap, Raja Nusantara

SEJARAH KERAJAAN BLAMBANGAN

Sebagian dari kita tentu tahu kisah berjenis Panji berjudul Damarwulan-Minakjinggo. Kisah yang dianggap legenda ini begitu popular di Jawa Timur karena mengungkapkan perseteruan antardua kerajaan, yang satu sebuah kerajaan besar bernama Majapahit, yang satu lagi kerajaan yang tak pernah tunduk terhadap hegemoni kerajaan besar itu, yakni Kerajaan Blambangan. Perseteruan ini melahirkan Perang Paregreg.
Kerajaan Blambangan terletak di timur Kota Banyuwangi di Jawa Timur. Bila kita melihat peta, letak Blambangan berbatasan langsung dengan Selat Bali, dengan begitu kita yakin bahwa kerajaan ini merupakan kerajaan pesisir. Bila melihat namanya, Blambangan berasal dari kata bala yang artinya “rakyat” dan ombo yang artinya “besar” atau “banyak”. Dengan begtu, kita dapat pahami bahwa Blambangan adalah “kerajaan yang rakyatnya cukup banyak”.
Tak ada berita yang pasti sejak kapan kerajaan ini berdiri. Dari kisah Damarwulan-Minakjinggo diketahui bahwa pada masa Majapahit kerajaan ini telah ada dan berdaulat. Namun demikian, ada beberapa sumber yang memuat nama Blambangan, yakni Serat Kanda (ditulis abad ke-18), Serat Damarwulan (ditulis pada 1815), dan Serat Raja Blambangan (ditulis 1774), di mana proses penulisannya dilakukan jauh setelah masa kejayaan Blambangan, yakni ketika masa Mataram-Islam dan kekuasaan Kompeni Belanda di Jawa tengah relatif kukuh. Di samping mengacu kepada sumber berjenis sekunder seperti ketiga serat tadi, kita masih memiliki sumber primer yang bisa dikaitkan dengan keberadaan Blambangan, yakni Pararaton, yang meski tak menyebutkan nama Blambangan namun kemunculan nama Arya Wiraraja dan Lamajang akan membantu kita menyibakkan kabut yang menyelimuti sejarah awal Kerajaan Blambangan.
Istana Timur Majapahit
Untuk melacak sejarah kemunculan Kerajaan Blambangan diakui cukup sulit. Minimnya data dan fakta membuat para ilmuwan kesukaran untuk menentukan sejarah awal kerajaan ini. Namun, bila kita memetakan sejarah awal Majapahit pada masa Sri Nata Sanggramawijaya alias Raden Wijaya, maka sedikit celah akan terkuak bagi kita guna menuju pencarian awal mula Blambangan.
Pelacakan ini bisa dimulai dari peristiwa larinya Sanggramawijaya (R. Wijaya) dan kawan-kawan ke Songeneb (kini Sumenep) di Madura guna meminta bantuan kepada Arya Wiraraja dalam usaha menjatuhkan Jayakatwang yang telah menggulingkan Kertanagara di Singasari. Menurut Pararaton, Raden Wijaya berjanji, bahwa jika Jayakatwang berhasil dijatuhkan, kelak kekuasaannya akan dibagi dua, satu untuk dirinya, satu lagi untuk Arya Wiraraja. Arya Wiraraja ini ketika muda merupakan pejabat di Singasari, yang telah dikenal baik oleh Raden Wijaya yang tak lain menantu dan keponakan Kertanagara.
Ketika Raden Wijaya berhasil mendirikan Majapahit tahun 1293, Arya Wiraraja diberi jabatan sebagai pasangguhan dengan gelar Rakryan Mantri Arya Wiraraja Makapramuka. Namun, rupanya Wiraraja pada tahun 1296 sudah tidak menjabat lagi, hal ini sesuai dengan isi Prasasti Penanggungan yang tak mencatat namanya. Muljana menjelaskan bahwa penyebab menghilangnya nama Wiraraja dari jajaran pemerintahan Majapahi karena pada 1395, salah satu putranya bernama Ranggalawe memberontak terhadap Kerajaan lalu tewas. Peristiwa ini membuat Wiraraja sakit hati dan mengundurkan diri, seraya menuntut janji kepada Raden Wijaya mengenai wilayah yang dulu pernah dijanjikan. Pada 1294, raja pertama Majapahit itu mengabulkan janjinya dengan memberi Wiraraja wilayah Majapahit sebelah timur yang beribukota di Lamajang (kini Lumajang).

Babad Raja Blambangan memberi tahu kita bahwa wilayah Lumajang yang diberikan pada Arya Wiraraja adalag berupa hutan, termasuk Gunung Brahma (kini Gunung Bromo) hingga tepi timur Jawi Wetan (Jawa Timur), bahkan hingga Selat Bali (”Wit prekawit tanah Lumajang seanteron ipun kedadosaken tanah Blambangan”). Menurut teks Babad Raja Blambangan, Arya Wiraraja memerintah di Blambangan sejak 1294 hingga 1301. Ia digantikan putranya, Arya Nambi, dari 1301 sampai 1331. Setelah Nambi terbunuh karena intrik politik pada 1331, takhta Kerajaan Blambangan kosong hingga 1352. Yang mengisi kekosongan ini adalah Sira Dalem Sri Bhima Chili Kapakisan, saudara tertua Dalem Sri Bhima Cakti di Pasuruan, Dalem Sri Kapakisan di Sumbawa, dan Dalem Sri Kresna Kapakisan di Bali.

Kesaksian Babad Raja Blambangan berkesesuaian dengan apa yang tertulis pada Pararaton. Dikisahkan, pada 1316 Nambi, seorang pengikut setia Raden Wijaya sekaligus Patih Amamangkubhumi Majapahit yang pertama, memberontak pada masa pemerintahan Jayanagara, seperti yang dijelaskan Pararaton. Riwayat lain, yakni Kidung Sorandaka, menceritakan pemberontakan Nambi terjadi setelah kematian ayahnya yang bernama Pranaraja (sementara Kidung Harsawijaya menyebut ayah Nambi adalah Wiraraja). Pararaton mengisahkan, Nambi tewas dalam benteng pertahanannya di Desa Rabut Buhayabang, setelah dikeroyok oleh Jabung Tarewes, Lembu Peteng, dan Ikal-Ikalan Bang. Sebelumnya, benteng pertahanan di Gending dan Pejarakan yang dibangun Nambi, dapat dihancurkan oleh pasukan Majapahit. Akhirnya Nambi sekeluarga tewas dalam peperangan itu. Menurut Nagarakretagama, yang memimpin penumpasan Nambi adalah Jayanagara sendiri. Dalam peristiwa ini, jelas Nambi berada di Lamajang dan dibantu oleh pasukan Majapahit Timur, wilayah yang menjadi kekuasaan Wiraraja. Namun belum jelas, apakah Wiraraja masih hidup saat peristiwa Nambi berlangsung.

Pemaparan di atas, dalam upaya menjelaskan keberadaan Blambangan, tentu belum dirasakan memuaskan, karena walau bagaimana pun, semua data di atas tak menyebutkan nama Blambangan. Untuk itu, kita langkahkan lagi penelesuran kita ke masa yang lebih kemudian, yakni masa Perang Paregreg, peperangan antara “Keraton Barat” versus “Keraton Timur” di wilayah Majapahit.
“Kedaton Wetan” dan Perang Paregreg 1406 M
Bila merujuk ke Pararaton, kita akan mengetahui bahwa ayah angkat sekaligus kakek dari istri Bhre Wirabhumi, yakni Bhre Wengker yang bernama Wijayarajasa (suami Rajadewi), mendirikan keraton baru di Pamotan dan bergelar Bhatara Parameswara ring Pamotan. Bhatara Parameswara ini juga adalah mertua Hayam Wuruk karena putrinya yang bernama Paduka Sori meikah dengan raja ini. Setelah Bhatara Parameswara wafat tahun 1398 M, keraton di Pamotan diserahkan kepada Bhre Wirabhumi.
Bila menghubungkan berita Pararaton dengan berita pada Sejarah Dinasti Ming, kita bisa melihat adanya kesesuaian. Kronik Cini memberitakan bahwa pada 1403 M di Jawa terdapat “Kerajaan Barat” dan “Kerajaan Timur” yang tengah berseteru. Diberitakan bahwa pada tahun itu Bhre Wirabhumi, penguasa Kerajaan Timur, mengirim utusan kepada Cina guna mendapatkan pengakuan Kaisar Cina. Hal ini membuat Wikramawardhana, penguasa Kerajaan Barat, marah dan segera ia membatalkan masa kependetaannya yang telah dimulai sejak 1400. Selama itu yang menjalankan roda pemerintahan adalah istrinya, Kusumawardhani. Dengan begitu jelas, bahwa penguasa “Kerajaan Timur” yang diperikan oleh Sejarah Dinasti Ming ini mengacu pada penguasa di Pamotan, yakni Bhre Wirabhumi. Namun kemudian, muncul masalah baru: apakah istilah Kerajaan Timur pada masa Bhre Wirabhumi sama dengan istilah “Istana Timur” pada masa Arya Wiraraja?

Pada 1403 Kaisar Yung Lo di Cina mengirim utusan ke Jawa guna memberitahukan bahwa dirinyalah yang menjadi Kaisar Cina. Hubungan Cina-Jawa makin mesra ketika Wikramawardhana menerima stempel perak berlapis emas dari Kaisar Yung Lo. Sebagai terima kasih, Wikramawardhana mengirim utusannya ke Cina dengan membawa upeti. Rupanya kiriman stempel perak-emas itu membangkitkan keinginan Bhre Wirabhumi untuk mengirimkan upeti ke Cina. Pengirim utusan oleh Wirabhumi ini memiliki maksud yang lebih khusus: meminta pengakuan dari Kaisar Cina. Pengesahan resmi dari Kaisar Cina terhadap Bhre Wirabhumi di Kerajaan Timur membuat geram Wikramawardhana yang tengah bertapa. Ketika mendengar Bhre Wirabhumi diakui oleh Kaisar Cina, pada 1403 Wikramawardhana kembali mengemban pemerintahan. Tiga tahun berikutnya, 1406, baik Kerajaan Barat maupun Kerajaan Timur sama-sama meminta dukungan kepada kerabat istana Majapahit lain untuk mendukung mereka.

Pararatonon mencatat, Perang Paregreg (“perang yang berangsur-angsur”) antara Wikramawardhana-Bhre Wirabhumi terjadi pada tahun Saka naga-loro-anahut-wulan atau 1328 Saka (1406). Setelah Wikramawardhana berhasil mengalahkan Kerajaan Timur, Bhre Wirabhumi melarikan diri saat malam dengan menumpang perahu. Namun ia berhasil dikejar oleh Bhra Narapati Raden Gajah, kepalanya dipancung lalu dibawa ke Majapahit untuk dipersembahkan kepada Bhra Hyang Wisesa. Kepala Bhre Wirabhumi kemudian ditanam di Desa Lung. Candinya dibangun pada tahun itu juga (1406), bernama Grisapura.

Perang ini berawal dari ketidaksetujuan Bhre Wirabhumi, anak Sri Rajasanagara atau Hayam Wuruk dari selir, atas penunjukan Suhita, putri pasangan Kusumawardhani (putri Hayam Wuruk) dengan Wikramawardhana, menjadi penguasa Majapahit. Sebelumnya, pada 1389 Wikramawardhana, menantu sekaligus keponakan Hayam Wuruk, dinobatkan menjadi raja, lalu setelah 12 tahun memerintah, Wikramawardhana turun takhta dan menjadi pendeta. Penunjukan Suhita oleh Wikramawardhana tidak disetujui Bhre Wirabhūmi. Wirabhumi, walau sebatas anak dari seorang selir, merasa lebih berhak atas takhta Majapahit karena ialah satu-satunya anak lelaki dari Hayam Wuruk. Ia melihat bahwa Suhita kurang berhak atas takhta tersebut karena hanya seorang wanita dari seorang putri Hayam Wuruk, yakni Kusumawardhani. Bhre Wirabhumi sendiri, menurut Nagarakretagama, menikah dengan Nagarawardhani, sedangkan menurut Pararaton ia menikah dengan Bhre Lasem yakni Sang Alemu alias Indudewi, kemenakan Hayam Wuruk sekaligus anak dari Rajadewi (Rajasaduhitendudewi). Rajadewi dalam Nagarakretagama, yang identik dengan Bhre Daha menurut Pararaton, ini adalah bibi Hayam Wuruk.
Setelah Bhre Wirabhumi tewas, Bhre Daha, ibu angkat Bhre Wirabhumi yakni Rajasaduhitendudewi, diboyong oleh Hyang Wisesa ke Kedaton Kulon, Majapahit. Siapa orang yang menggantikan Bhre Wirabhumi menjadi penguasa Daha, tidak diketahui. Pararaton hanya menceritakan bahwa pada 1359 Saka (1437 M), yang menjadi penguasa Daha adalah Jayawardhani Dyah Jayeswari, putri bungsu Bhre Pandan Salas.
Setelah Perang Paregreg, takhta Majapahit masih dipegang oleh Wikramawardhana hingga 11 tahun kemudian. Pada 1349 Saka (1427 M) Wikramawardhana wafat, takhta Majapahit lalu diserahkan kepada Suhita. Setelah Bhre Wirabhumi tewas, Kerajaan Timur bersatu dengan Kerajaan Barat. Namun, di laih pihak banyak daerah bawahan di luar Jawa yang melepaskan diri dari kekuasaan Majapahit.

Dari uraian di atas, sama, bahwa sumber-sumber tertulis yang lebih tua, yakni Nagarakretagama pada abad ke-14 tidak mencantumkan nama “Blambangan” untuk wilayah yang dikuasai Arya Wirajaja; pun Pararaton yang ditulis sekitar abad ke-15 dan 16 tidak menyebutkan nama itu, melainkan “Istana Timur” untuk wilaya yang dikuasai oleh Bhre Wirabhumi. Istilah “Blambangan” sebagai sebuah kerajaan baru muncul pada abad-abad selanjutnya, yakni abad ke-18 pada masa Mataram-Islam, dua abad setelah era Paregreg. Namun ada pengecualian, naskah Bujangga Manik yang ditulis sekitar akhir abad ke-15 atau awal abad ke-16 menyebutkan nama tempat “Balungbungan” yang terletak di ujung timur Jawa Timur sebagai tempat ziarah kaum Hindu (hal ini akan dibahas pada uraian selanjutnya).
Panarukan, Pelarian Dyah Ranawijaya Raja Kediri
Namun, sebelum putus asa, ada data menarik yang akan membimbing kita menelusuri kabut sejarah kerajaan ini. Data itu menguraikan sebuah peristiwa yang terjadi pada akhir abad ke-16, setengah abad setelah masa Paregreg, yakni penyerangan pasukan Demak ke Daha, ibukota Kediri. Saat itu, Kediri merupakan kerajaan utama setelah berhasil menyerang Majapahit.
Muljana (1986: 300) menuturkan, pasukan Demak yang Islam menyerang Tuban pada 1527; setelah Tuban, laskar Demak menyerang Daha, ibukota Kediri pada tahun itu juga. Raja Kediri, Girindrawardhana Dyah Ranawijaya (diidentifikasikan sama dengan tokoh Bhatara Wijaya atau Brawijaya dalam serat) melarikan diri ke Panarukan, sementara Kediri jatuh ke tangan Demak. Dyah Ranawijaya sendiri sebelumnya pernah mengalahkan Bhre Kertabhumi Raja Majapahit pada 1478. Penyerangan itu dalam rangka balas dendamnya, karena ayahnya, Suraprabhawa Sang Singawikramawardhana yang duduk di keraton Majapahit diserang oleh Bhre Kretabhumi, sehingga menyebabkan Suraprabhawa mengungsi ke Daha, Kediri. Pendapat ini didukung oleh Prasasti Petak yang menyebutkan, keluarga Girindrawardhana pernah berperang melawan Majapahit lebih dari satu kali.

Berita dari Serta Kanda yang menyebutkan bahwa Dyah Ranawijaya, setelah Daha jatuh ke pasukan Demak, melarikan diri ke Bali, menurut Muljana, tak dapat dibuktikan oleh data sejarah yang lebih sahih. Sebaliknya, Dyah Ranawija melarikan diri ke Panarukan (kini nama kecamatan di Kab. Situbondo, Jawa Timur, utara Banyuwangi). Panarukan sendiri ketika itu merupakan sebuah pelabuhan yang cukup ramai dan sejak abad ke-14 telah menjadi salah satu pangkalan kapal terpenting bagi Majapahit. Dengan tibanya Ranawijaya ke kota pelabuhan ini, Kerajaan Panarukan ini bisa dianggap sebagai kelanjutan Kediri. Dan berdasarkan penuturan orang Belanda kemudian, kerajaan Panarukan ini dapat diidentifikasi sebagai Kerajaan Blambangan.
Hal ini sesuai berita Portugis yang menyebutkan adanya utusan Kerajaan Hindu di Panarukan ke Malaka pada 1528—setahun setelah Dyah Ranawijaya diserang Demak. Utusan dari Panarukan ini bermaksud mendapatkan dukungan orang-orang Portugis, yang tentunya bermaksud menghadang pengaruh Islam di Jawa. Bukti lain bahwa Panarukan adalah (bagian dari) Blambangan adalah peristiwa terbunuhnya Sultan Trenggana raja ke-3 Demak pada 1546. Hanya saja, belum ada kepastian, sejak kapan pusat pemerintahan Blambangan pindah dari Panarukan ke wilayah yang lebih timur.

Pada saat Kerajaan Demak memperlebar wilayah kekuasaannya di bawah kepemimpinan Sultan Trenggana, sebagian wilayah Jawa Timur berhasil dikuasainya. Pasuruan ditaklukan pada 1545 dan sejak saat itu menjadi kekuatan Islam yang penting di ujung timur Jawa. Akan tetapi, usaha Demak menaklukkan Panarukan/Blambangan mengalami kendala karena kerajaan ini menolak Islam. Bahkan, pada 1546, Sultan Trenggana sendiri terbunuh di dekat Panarukan, setelah selama tiga bulan tak mampu menembus kota Panarukan. Barulah ketika Pasuruan berhasil dikuasai Demak, posisi Blambangan makin terdesak. Pada 1601 ibukota Blambangan dapat direbut oleh pasukan Pasuruan yang dibantu Demak. Setelah dikalahkan oleh aliansi Demak-Pasuruan, Kerajaan Blambangan mulai dimasuki budaya dan ajaran Islam. Pusat pemerintahan pun bergeser ke selatan, ke daerah Muncar.

Pada masa Kesultanan Mataram, penguasa Blambangan kembali menyatakan diri sebagai wilayah yang merdeka. Usaha para penguasa Mataram dalam menundukkan Blambangan mengalami kegagalan. Hal ini mengakibatkan kawasan Blambangan (dan Banyuwangi pada umumnya) tidak pernah masuk ke dalam budaya Jawa Tengahan. Maka dari itu, sampai sekarang kawasan Banyuwangi memiliki ragam bahasa yang cukup berbeda dengan bahasa Jawa baku. Pengaruh Bali-lah yang lebih menonjol pada berbagai bentuk kesenian dari wilayah Blambangan.
Dari uraian di atas terkesan bahwa cikal bakal Blambangan terdapat di Panarukan, jadi bukan berasal dari “Istana Timur” di Lumajang peninggalan Arya Wiraraja atau istana pada masa Perang Paregreg. Namun demikian, diperlukan sejumlah pertimbangan lain untuk memutuskan apakah tepat bila kita menyebutkan bahwa Panarukan merupakan awal mula Kerajaan Blambangan. Hal ini akan lebih terkuak pada uraian-uraian di bawah ini.
Pangeran Tampauna (Pangeran Kedhawung) dan Tawang Alun (Sinuhun Macan Putih)

Pada abad ke-16, Blambangan berada dalam kekuasaan Bali. Kerajaan Gelgel di Bali yang dirajai Dalem Waturengong (1460-1550) mampu memperluas wilayahnya hingga ke bagian timur Jawa Timur, Lombok dan Sumbawa. Setelah Dalem Waturenggong digantikan oleh putranya yakni Dalem di Made, satu persatu wilayah kekuasaan Gelgel melepaskan diri, di antaranya Blambangan dan Bima (tahun 1633) dan Lombok (tahun 1640). Pada 1651, muncul pemberontakan Gusti Agung Maruti atas Gelgel. Ketika Dewa Agung Jambe menggantikan Dalem Di Made, kembali Gelgel merebut wilayahnya yang terlepas pada 1686. Raja ini lalu memindahkan pusat kerajaan ke Samarapura di Klungkung.
   

    Pada abad ke-17, Blambangan sendiri dipimpin oleh Santaguna. Setelah Blambangan ditaklukkan pada 1636 oleh Sultan Agung Mataram, Santaguna digantikan oleh Raden Mas Kembar alias Tampauna pada 1637. Ketika itu, ibukota masih di Lumajang. Pada 1639, raja ini memindahkan keraton ke Kedhawung, sekitar Panarukan, Situbondo, sehingga bergelar Pangeran Kedhawung. Kalimat ini menjelaskan bahwa cikal bakal Blambangan adalah Lumajang—dan untuk ini kita bisa menarik garis ke masa Arya Wiraraja.

Pada masa Mas Tampauna ini, Blambangan selalu menjadi rebutan antara Bali dan Mataram. Perebutan pengaruh antardua kerajaan itu berakhir setelah kedua penguasa kerajaan itu wafat, Sultan Agung pada 1646 dan Dewa Agung pada 1651. Pada 1649, setelah berusia sepuh, Mas Tampauna bertapa di hutan Kedhawung menjadi begawan.

Setelah Mas Tampauna menjad begawan, pemerintahan digantikan oleh putranya yakni Tawang Alun pada 1652. Menurut cerita, raja ini melakukan semedhi dan memunyai gelar baru, Begawan Bayu. Di tempat bertapanya, ia mendapat petunjuk untuk berjalan “ngalor wetan” bila ada “macan putih”. Ia pun harus duduk di atas macan putih dan mengikuti perjalanan macan putih tersebut menuju hutan Sudhimara (Sudhimoro). Tawang Alun lalu mengelilingi hutan seluas 4 km2. Tempat itulah yang selanjutnya dijadikan pusat pemerintahan dan diberi nama keraton Macan Putih (tahun 1655).

    Ketika di bawah kepemimpinan Raja Tawang Alun atau Sinuhun Macan Putih, Blambangan berusaha melepaskan diri dari Mataram. Tulisan Raffles (2008: 511) menerangkan bahwa pada 1659 M atau 1585 Saka, raja Blambangan yang baru dilantik (tidak disebut namanya), dengan dibantu angkatan perang dari Bali, kembali melakukan pemberontakan. Susuhunan Amangkurat I (Sunan Tegal Arum), pengganti Sultan Agung dari Mataram, lalu mengirimkan pasukannya untuk mengatasi pemberontakan laskar Blambangan-Bali ini dan berhasli menguasai ibukota Blambangan. Diberitakan, raja Blambangan—yang dipastikan adalah Tawang Alun—dan para pengikutnya melarikan diri ke Bali. Sementara itu, pasukan Mataram pimpinan Tumenggung Wiraguna terserang wabah penyakit yang memaksa dirinya menarik pasukannya kembali. Mendengar itu, Amangkurat memutuskan untuk menghukum sang tumenggung dengan alasan hendak memberontak.

Pada masa, Tawang Alun memerintah, wilayah kekuasaan Blambangan meliputi Jember, Lumajang, Situbondo. Dikisahkan bahwa Raja Tawang Alun berwawasan terbuka, karena meski merupakan penganut Hindu yang taat, raja ini tidak melarang komunitas Islam berkembang. Yang menjadi fokusnya dalah bagaimana caranya melawan arus dominasi asing.

   Sebelum memindahkan ibukota ke Macan Putih, Tawang Alun sempat mendirikan ibukota di wilayah Rowo Bayu (kini termasuk Kec. Songgon, Banyuwangi)—jauh sebelum Mas Rempeg Jagapati menetap di Rowo Bayu. Kepindahan ini diakibatkan serangan adik Tawang Alun sendiri, yakni Mas Wila, yang memberontak. Menurut cerita penduduk setempat, tawang Alun mendirikan sebuah tempat bertapa di Rowo Bayu ini.
Petilasan Tawang Alun bertapa di Rowo Bayu.

    Sepak terjang Tawang Alun ini banyak tercatat dalam arsip Belanda, ketika masa terakhir pemerintahannya. Arsip Belanda itu, misalnya, mencatat prosesi pembakaran jenazah (ngaben) Tawang Alun (meninggal 18 September 1691) yang begitu spektakuler. Bagaimana tak spektakuler jika dalam upacara ngaben itu sebanyak 271 istri dari 400 istri Tawang Alun ikut membakar diri (sati) ke dalam kobaran api?

    Tempat kremasi jenazah Tawang Alun masih bisa ditemukan hingga sekarang, posisinya berada satu kilometer dari Balai Desa Macan Putih, luasnya sekitar setengah hektar dan dikelilingi tembok putih dengan satu pintu pagar yang lebarnya hanya untuk dilewati satu orang. Bangunan utamanya mirip pendopo berbentuk segienam, berlantai putih dari keramik.
Pendopo yang dipercayai sebagai tempat penyimpanan abu Tawang Alun di Desa Macan Putih, Kec. Kabat, Banyuwangi, Jawa Timur.

Bagikan Artikel ini