Sejarah Asal Usul Kabupaten Dan Kota Sorong Papua Barat
Selasa, 25 Desember 2018
Tambah Komentar
Kabupaten Sorong adalah sebuah kabupatendi provinsi Papua Barat, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Aimas. Kabupaten ini merupakan salah satu penghasil minyak utama di Indonesia. Kawasan perairannya dikenal sebagai habitat penyu belimbing (Dermochelys coriacea vandelli).
Kabupaten Sorong memiliki luas wilayah 18.170 Km2, daerah ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Raja Ampat di sebelah utara dan barat, Kabupaten Sorong Selatan di sebelah selatan, Kabupaten Manokwari di sebelah timur.
AWAL MULA KABUPATEN SORONG
Menurut sejarah, nama Sorong diambil dari nama sebuah perusahan Belanda yang pada saat itu diberikan otoritas atau wewenang untuk mengelola dan mengeksploitasi minyak di wilayah Sorong yaitu Seismic Ondersub Oil Niew Guines atau disingkat SORONG pemerintah tradisonal di wilayah Kabupaten Sorong awal mulanya dibentuk oleh Sultan Tidore guna perluasan wilayah kesultanan dengan diangkat 4 (empat) orang Raja yang disebut Kalano Muraha atau Raja Ampat .
Keempat raja itu diangkat sesuai dengan 4 pulau besar yang tersebar dari gugusan pulau-pulau dengan wilayah kekuasaan adalah sebagai berilkut :
1. Raja Fan Gering menjadi Raja di Pulau Waigeo
2. Raja Fan Malaba menjadi Raja di Pulau Salawati
3. Raja Mastarai menjadi Raja di Pulau Waigama
4. Raja Fan Malanso menjadi Raja di Lilinta Pulau Misool
Sorong masuk ke Indonesia setelah penyerahan atas Irian Barat kepada penguasa sementara perserikatan Bangsa-Bangsa / United Nation Teporary Exsecutive (UNTEA) tanggal 1 Okotober 1962 sampai dengan 1 mei 1963 oleh Belanda.
Nama Sorong juga berasal dari kata Soren. Soren dalam bahasa Biak Numfor yang berarti laut yang dalam dan bergelombang. Kata Soren digunakan pertama kali oleh suku Biak Numfor yang berlayar pada zaman dahulu dengan perahu-perahu layar dari satu pulau ke pulau lain hingga tiba dan menetap di Kepulauan Raja Ampat. Suku Biak Numfor inilah yang memberi nama "Daratan Maladum " (sekarang termasuk bagian dari wilayah Kota Sorong) dengan sebutan “Soren” yang kemudian dilafalkan oleh para pedagang Tionghoa, misionaris clad Eropa, Maluku dan Sangihe Talaud dengan sebutan Sorong.
SEJARAH KOTA SORONG
Penjajahan Belanda
Sekitar tahun 1935, pada masa Hindia Belanda, Sorong didirikan sebagai base camp Bataafse Petroleum Maatschappij (BPM) sedangkan pusat pemerintahan didirikan di Pulau Doom.
Pemerintahan Indonesia
Setelah penyerahan Irian Barat secara penuh oleh Penguasa Sementara PBB atau UNTEA (United Nations Temporary Executive Authority) kepada pemerintah Republik Indonesia, maka pada tahun 1965berdasarkan berbagai pertimbangan kemudian diangkat seorang wakil Bupati Koordinator yang berkedudukan di Sorong, dengan tugas:
1. Mengkoordinir pelaksanaan tugas pemerintahan oleh Kepala Pemerintahan Setempat (KPS) Sorong, Raja Ampat, Teminabuan dan Ayamaru.
2. Mempersiapkan pemecahan Kota Irian Barat Bagian Barat menjadi 2 (dua) Kota.
Pada tahun 1969, dengan selesainya pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat(Pepera) maka perkembangan status dari Kota Administratif menjadi Kota Otonom ini tidak ada perubahan dalam pembagian wilayah dan keadaan sampai dengan akhir tahun 1972 adalah sebagai berikut:
- Wilayah Pemerintahan Setempat Sorong dengan ibukota Sorong;
- Wilayah Pemerintahan Setempat Raja Ampat dengan ibukota Sorong Doom;
- Wilayah Pemerintahan Setempat Teminabuan dengan ibukota Teminabuan;
- Wilayah Pemerintahan Setempat Ayamaru dengan ibu kota Ayamaru.
Pembagian wilayah di Sorong seperti tersebut di atas berlaku sampai tahun 1973 saat dilakukannya penghapusan wilayah-wilayah Kepala Daerah Setempat dan sejumlah distrik dan dibentuknya Pemerintahan Wilayah Kecamatan Tahap Pertama Tahun 1973-1974.
Kota Sorong pada mulanya merupakan salah satu kecamatan yang dijadikan pusat pemerintahan Kabupaten Sorong. Namun dalam perkembangannya telah mengalami perubahan sesuai Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1996 tanggal 3 Juni 1996 menjadi Kota Administratif Sorong. Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang no. 45 Tahun 1999 Kota Administratif Sorong ditingkatkan statusnya menjadi daerah otonom sebagai Kota Sorong.
Sumber : Wikipedia.org
Kabupaten Sorong memiliki luas wilayah 18.170 Km2, daerah ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Raja Ampat di sebelah utara dan barat, Kabupaten Sorong Selatan di sebelah selatan, Kabupaten Manokwari di sebelah timur.
AWAL MULA KABUPATEN SORONG
Menurut sejarah, nama Sorong diambil dari nama sebuah perusahan Belanda yang pada saat itu diberikan otoritas atau wewenang untuk mengelola dan mengeksploitasi minyak di wilayah Sorong yaitu Seismic Ondersub Oil Niew Guines atau disingkat SORONG pemerintah tradisonal di wilayah Kabupaten Sorong awal mulanya dibentuk oleh Sultan Tidore guna perluasan wilayah kesultanan dengan diangkat 4 (empat) orang Raja yang disebut Kalano Muraha atau Raja Ampat .
Keempat raja itu diangkat sesuai dengan 4 pulau besar yang tersebar dari gugusan pulau-pulau dengan wilayah kekuasaan adalah sebagai berilkut :
1. Raja Fan Gering menjadi Raja di Pulau Waigeo
2. Raja Fan Malaba menjadi Raja di Pulau Salawati
3. Raja Mastarai menjadi Raja di Pulau Waigama
4. Raja Fan Malanso menjadi Raja di Lilinta Pulau Misool
Sorong masuk ke Indonesia setelah penyerahan atas Irian Barat kepada penguasa sementara perserikatan Bangsa-Bangsa / United Nation Teporary Exsecutive (UNTEA) tanggal 1 Okotober 1962 sampai dengan 1 mei 1963 oleh Belanda.
Nama Sorong juga berasal dari kata Soren. Soren dalam bahasa Biak Numfor yang berarti laut yang dalam dan bergelombang. Kata Soren digunakan pertama kali oleh suku Biak Numfor yang berlayar pada zaman dahulu dengan perahu-perahu layar dari satu pulau ke pulau lain hingga tiba dan menetap di Kepulauan Raja Ampat. Suku Biak Numfor inilah yang memberi nama "Daratan Maladum " (sekarang termasuk bagian dari wilayah Kota Sorong) dengan sebutan “Soren” yang kemudian dilafalkan oleh para pedagang Tionghoa, misionaris clad Eropa, Maluku dan Sangihe Talaud dengan sebutan Sorong.
SEJARAH KOTA SORONG
Penjajahan Belanda
Sekitar tahun 1935, pada masa Hindia Belanda, Sorong didirikan sebagai base camp Bataafse Petroleum Maatschappij (BPM) sedangkan pusat pemerintahan didirikan di Pulau Doom.
Pemerintahan Indonesia
Setelah penyerahan Irian Barat secara penuh oleh Penguasa Sementara PBB atau UNTEA (United Nations Temporary Executive Authority) kepada pemerintah Republik Indonesia, maka pada tahun 1965berdasarkan berbagai pertimbangan kemudian diangkat seorang wakil Bupati Koordinator yang berkedudukan di Sorong, dengan tugas:
1. Mengkoordinir pelaksanaan tugas pemerintahan oleh Kepala Pemerintahan Setempat (KPS) Sorong, Raja Ampat, Teminabuan dan Ayamaru.
2. Mempersiapkan pemecahan Kota Irian Barat Bagian Barat menjadi 2 (dua) Kota.
Pada tahun 1969, dengan selesainya pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat(Pepera) maka perkembangan status dari Kota Administratif menjadi Kota Otonom ini tidak ada perubahan dalam pembagian wilayah dan keadaan sampai dengan akhir tahun 1972 adalah sebagai berikut:
- Wilayah Pemerintahan Setempat Sorong dengan ibukota Sorong;
- Wilayah Pemerintahan Setempat Raja Ampat dengan ibukota Sorong Doom;
- Wilayah Pemerintahan Setempat Teminabuan dengan ibukota Teminabuan;
- Wilayah Pemerintahan Setempat Ayamaru dengan ibu kota Ayamaru.
Pembagian wilayah di Sorong seperti tersebut di atas berlaku sampai tahun 1973 saat dilakukannya penghapusan wilayah-wilayah Kepala Daerah Setempat dan sejumlah distrik dan dibentuknya Pemerintahan Wilayah Kecamatan Tahap Pertama Tahun 1973-1974.
Kota Sorong pada mulanya merupakan salah satu kecamatan yang dijadikan pusat pemerintahan Kabupaten Sorong. Namun dalam perkembangannya telah mengalami perubahan sesuai Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1996 tanggal 3 Juni 1996 menjadi Kota Administratif Sorong. Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang no. 45 Tahun 1999 Kota Administratif Sorong ditingkatkan statusnya menjadi daerah otonom sebagai Kota Sorong.
Sumber : Wikipedia.org
Belum ada Komentar untuk "Sejarah Asal Usul Kabupaten Dan Kota Sorong Papua Barat"
Posting Komentar