Sejarah Asal Usul Kota Padang Sidempuan Sumatera Utara
Rabu, 23 Januari 2019
1 Komentar
Kota Padang Sidempuan merupakan kota terbesar di wilayah Tapanuli. Kota ini terkenal dengan sebutan Kota Salak karena di kota inilah para petani salak yang berada di Kabupaten Tapanuli Selatan (yang mengelilingi wilayah kota ini), terutama pada kawasan di kaki Gunung Lubukraya, menjual hasil panen mereka.
SEJARAH AWAL KOTA PADANG SIDEMPUAN
Nama kota ini berasal dari "Padang na dimpu" (padang=hamparan luas, na=yang, dan dimpu=tinggi) yang berarti "hamparan rumput yang luas yang berada di tempat yang tinggi." Pada zaman dahulu daerah ini merupakan tempat persinggahan para pedagang dari berbagai daerah, pedagang ikan dan garam dari Sibolga - Padang Sidempuan - Panyabungan, Padang Bolak (Paluta) - Padang Sidempuan - Sibolga.
Seiring perkembangan zaman, tempat persinggahan ini semakin ramai dan kemudian menjadi kota. Kota ini dibangun pertama kali sebagai benteng pada tahun 1821 oleh pasukan Paderi yang dipimpin oleh Tuanku Lelo. Benteng ini membentang dari Batang Ayumi sampai Aek Sibontar.
Sisa-sisa benteng peninggalan Perang Paderi saat ini masih ditemukan, walau sudah tidak terawat dengan baik. Salah satu pengaruh pasukan Paderi ini pada kota bentukan mereka ialah agama yang dianut oleh mayoritas penduduk kota ini, yaitu agama Islam.
Pada zaman penjajahan Belanda, kota Padang Sidempuan dijadikan pusat pemerintahan oleh penjajah Belanda di daerah Tapanuli. Peninggalan bangunan Belanda disana masih dapat dijumpai berupa kantor pos polisi di pusat kota. Sehingga tidak heran, kalau ingin melihat sejarah kota Padang Sidempuan, tersimpan foto-foto zaman dahulu kota Padang Sidempuan di sebuah museum di kota Leiden, Belanda.
MASA PENJAJAHAN BELANDA
Sekitar tahun 1700 Kota Padangsidimpuan yang sekarang adalah lokasi dusun kecil yang disebut " Padang Na Dimpu " oleh para pedagang sebagai tempat peristirahatan, yang artinya suatu daratan di ketinggian yang ditumbuhi ilalang yang berlokasi di Kampung Bukit Kelurahan Wek II, dipinggiran Sungai Sangkumpal Bonang.
Pada tahun 1825 oleh Tuanku Lelo, salah seorang pengiriman pasukan kaum Padri, dibangun benteng Padangsidimpuan yang lokasinya ditentukan oleh Tuanku Tambusai, yang dipilih karena cukup strategis ditinjau dari sisi pertahanan karena dikelilingi oleh sungai yang berjurang.
Sejalan dengan perkembangan benteng Padangsidimpuan, maka aktivitas perdagangan berkembang di Sitamiang yang sekarang, termasuk perdagangan budak yang disebut Hatoban. Untuk setiap transaksi perdagangan Tuanku Lelo mengutip bea 10 persen dari nilai harga barang.
Melalui Traktat Hamdan tanggal 17 Maret 1824, kekuasaan Inggris di Sumatera diserahkan kepada Belanda, termasuk RECIDENCY TAPPANOOLI yang dibentuk Inggris tahun 1771. Setelah menumpas gerakan kaum Padri tahun 1830, Belanda membentuk District (setingkat kewedanaan) Mandailing, District Angkola dan District Teluk Tapanuli di bawah kekuasaan GOVERNMENT SUMATRAS WEST KUST berkedudukan di Padang. Dan tahun 1838 dibentuk dan Asisten Residennya berkedudukan di Padangsidimpuan.
Setelah terbentuknya Residentie Tapanuli melalui Besluit Gubernur Jenderal tanggal 7 Desember 1842. Antara tahun 1885 sampai dengan 1906, Padangsidimpuan pernah menjadi Ibukota Residen Tapanuli.
Setelah kota Padang Sidempuan direbut, pasukan Belanda mundur ke Batangtoru. Namun baru berselang enam jam kota Padang Sidempuan ke pangkuan ibu pertiwi, tiba-tiba secara mendadak muncul dua pesawat tempur di langit Padang Sidempuan dan menembaki kota yang disusul dengan pasukan Belanda yang melakukan putar balik di Batangtoru.
Suasana panik dan serangan darat dari pasukan Belanda dari arah Batangtoru tidak mampu ditahan oleh gabungan pasukan dan terpaksa harus mundur secara bertahap ke Huta Goti, Huta Pijorkoling, Huta Pintu Padang dan akhirnya konsolidasi untuk bertahan di Huta Huraba.
Pasukan Belanda yang sudah menguasai wilayah Padang Sidempuan tampaknya belum puas dan khawatir terjadi lagi perlawanan balik. Pasukan Belanda menyusun rencana strategis baru untuk melumpuhkan lawan dan memukul mundur sejauh-jauhnya dari Padang Sidempuan. Karena itu, pada tanggal 5 Mei 1949 sekitar pukul 04.00.WIB pasukan Belanda mulai melakukan penyerangan terhadap lawan yang dilaporkan membuat pertahanan berupa benteng di Huta Huraba.
Rencana penyerangan dimulai dari Pijorkoling dengan taktik serangan ‘holistik’ dengan cara mengepung dari empat jurusan. Pasukan Belanda dalam hal ini dibantu oleh dua orang penunjuk jalan (scout) yang desersi dari anggota MBK Tapanuli yang bernama Makaleo dan Syamsil Bahri. Dalam serangan Belanda yang tidak diduga pasukan RI ini berhasil merebut Benteng Huraba. Pasukan MBK Tapanuli dan Brigade-B mundur ke Huta Tolang.
Posisi Benteng Huraba yang diduduki pasukan Belanda ini sangat strategis dan menjadikannya garis front utama untuk mempertahankan wilayah Padang Sidempuan. Karena itu pasukan Belanda waktunya untuk melakukan pertahanan di Benteng Huraba. Sementara itu, di Huta Tolang, Komandan MBK yang datang dari Panyabungan mengumpulkan seluruh pasukan yang ada dan melakukan konsolidasi untuk penyerangan balasan terhadap pasukan Belanda yang sudah bertahan di Benteng Huraba.
Dalam pertempuran di Benteng Huraba ini pasukan gabungan memulai penyerangan pada saat fajar dengan menggunakan mortir. Pertempuran ini terjadi sangat heroik dan membutuhkan waktu. Baru pukul 16.30.WIB pasukan gabungan berhasil memenangkan pertempuran dan Benteng Huraba dapat direbut kembali. Pasukan Belanda yang dikalahkan mundur ke Padang Sidempuan.
Dalam pertempuran ini ditaksir cukup besar kerugian yang dialami oleh pihak pasukan gabungan baik jiwa maupun materi. Dari anggota pasukan MBK Tapanuli sendiri yang gugur terdapat sebanyak 11 orang dan dari pasukan Brigade–B sebanyak 16 orang. Sementara dari barisan laskar dan rakyat yang tergabung dalam pertempuran itu tidak pernah tercatat berapa orang yang sudah gugur dalam pertempuran yang heroik itu.
Pada tanggal 3 Agustus 1949 gencatan senjata antara Belanda dan Indonesia disepakati. Kemudian dilanjutkan perundingan yang disebut Konferensi Meja Bundar, sebuah pertemuan antara pemerintah Republik Indonesia dan Belanda yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda dari 23 Agustus hingga 2 November 1949. Hasil perundingan itu antara lain dan yang terpenting bahwa kedaulatan NKRI akan diserahkan selambat-lambatnya pada tanggal 30 Desember 1949.
Benteng Huraba adalah pertahanan terakhir dari perlawanan rakyat di wilayah Provinsi Sumatera Utara terhadap pasukan Belanda dalam agresi militer Belanda kedua. Suatu benteng yang pada masa ini berada di dekat Kota Padang Sidempuan di Kecamatan Batang Angkola, Kabupaten Tapanuli Selatan.
Benteng ini lokasinya sangat strategis yang berada di jalur lintas Padang Sidempuan ke Bukittinggi. Pada masa dulu, Benteng ini tidak bisa ditembus pasukan Belanda hingga terjadinya penyerahan kekuasaan dan pengakuan Belanda terhadap NKRI (27 Desember 1949). Kini, benteng ini tidak hanya sebagai simbol perjuangan masyarakat Sumatera di kancah nasional dalam pertempuran selama Perang Kemerdekaan, tetapi benteng ini juga dulu telah menyelamatkan kota Penyabungan sebagai ibu kota pengganti Tapanuli Selatan setelah kota Padang Sidempuan di kuasai pasukan Belanda. Juga, Benteng Huraba ini telah turut serta dari sisi utara dalam mengamankan ibukota Republik Indonesia di Bukittinggi. Bravo lascar dan rakyat Tapanuli Bagian Selatan.
PEMBENTUKAN KOTA PADANG SIDEMPUAN
Pada masa awal kemerdekaan, Kota Padangsidimpuan adalah merupakan Pusat Pemerintahan, dari lembah besar Tapanuli Selatan dan pernah menjadi Ibukota Kabupaten Angkola Sipirok sampai bergabung kembali Kabupaten Mandailing Natal.
Melalui Aspirasi masyarakat dan pemerintah tingkat II kab Tapsel serta peraturan pemerintah No.32 tahun 1982 dan melalui rekomendasi DPRD Tapanuli Selatan No.15/KPTS/1992 dan No.16/KPTS/1992 kota Administratif Padangsidimpuan diusulkan menjadi kota madya tk.II, bersamaan dengan pembentukan kabupaten daerah tingkat II mandailing Natal, Angkola Sipirok dan Kabupaten Padang Lawas. Setelah dibentuknya Kab.Mandailing Natal, maka melalui :
1. Surat Bupati Tapsel No.135/1078/2000 tangal 30 Nopember 2000.
2. KEP.DPRD Tapsel No.01/PIMP/2001tgl. 25 januari 2001 serta
3. Surat Gubernur SUMUT No.135/1595/2001 tgl. 5 pebruari 2001 Maka diusulkan pembentukan kota Padangsidimpuan yang menghasilkan diterbitkannya UU No.4 tahun 2001 tentang pembentukan kota Padangsidimpuan.
Pada Tgl 17 Oktober 2001 oleh Mendagri atas nama Presiden RI diresmikan Padangsidimpuan menjadi Kota.
SEJARAH AWAL KOTA PADANG SIDEMPUAN
Nama kota ini berasal dari "Padang na dimpu" (padang=hamparan luas, na=yang, dan dimpu=tinggi) yang berarti "hamparan rumput yang luas yang berada di tempat yang tinggi." Pada zaman dahulu daerah ini merupakan tempat persinggahan para pedagang dari berbagai daerah, pedagang ikan dan garam dari Sibolga - Padang Sidempuan - Panyabungan, Padang Bolak (Paluta) - Padang Sidempuan - Sibolga.
Seiring perkembangan zaman, tempat persinggahan ini semakin ramai dan kemudian menjadi kota. Kota ini dibangun pertama kali sebagai benteng pada tahun 1821 oleh pasukan Paderi yang dipimpin oleh Tuanku Lelo. Benteng ini membentang dari Batang Ayumi sampai Aek Sibontar.
Sisa-sisa benteng peninggalan Perang Paderi saat ini masih ditemukan, walau sudah tidak terawat dengan baik. Salah satu pengaruh pasukan Paderi ini pada kota bentukan mereka ialah agama yang dianut oleh mayoritas penduduk kota ini, yaitu agama Islam.
Pada zaman penjajahan Belanda, kota Padang Sidempuan dijadikan pusat pemerintahan oleh penjajah Belanda di daerah Tapanuli. Peninggalan bangunan Belanda disana masih dapat dijumpai berupa kantor pos polisi di pusat kota. Sehingga tidak heran, kalau ingin melihat sejarah kota Padang Sidempuan, tersimpan foto-foto zaman dahulu kota Padang Sidempuan di sebuah museum di kota Leiden, Belanda.
MASA PENJAJAHAN BELANDA
Sekitar tahun 1700 Kota Padangsidimpuan yang sekarang adalah lokasi dusun kecil yang disebut " Padang Na Dimpu " oleh para pedagang sebagai tempat peristirahatan, yang artinya suatu daratan di ketinggian yang ditumbuhi ilalang yang berlokasi di Kampung Bukit Kelurahan Wek II, dipinggiran Sungai Sangkumpal Bonang.
Pada tahun 1825 oleh Tuanku Lelo, salah seorang pengiriman pasukan kaum Padri, dibangun benteng Padangsidimpuan yang lokasinya ditentukan oleh Tuanku Tambusai, yang dipilih karena cukup strategis ditinjau dari sisi pertahanan karena dikelilingi oleh sungai yang berjurang.
Sejalan dengan perkembangan benteng Padangsidimpuan, maka aktivitas perdagangan berkembang di Sitamiang yang sekarang, termasuk perdagangan budak yang disebut Hatoban. Untuk setiap transaksi perdagangan Tuanku Lelo mengutip bea 10 persen dari nilai harga barang.
Melalui Traktat Hamdan tanggal 17 Maret 1824, kekuasaan Inggris di Sumatera diserahkan kepada Belanda, termasuk RECIDENCY TAPPANOOLI yang dibentuk Inggris tahun 1771. Setelah menumpas gerakan kaum Padri tahun 1830, Belanda membentuk District (setingkat kewedanaan) Mandailing, District Angkola dan District Teluk Tapanuli di bawah kekuasaan GOVERNMENT SUMATRAS WEST KUST berkedudukan di Padang. Dan tahun 1838 dibentuk dan Asisten Residennya berkedudukan di Padangsidimpuan.
Setelah terbentuknya Residentie Tapanuli melalui Besluit Gubernur Jenderal tanggal 7 Desember 1842. Antara tahun 1885 sampai dengan 1906, Padangsidimpuan pernah menjadi Ibukota Residen Tapanuli.
Setelah kota Padang Sidempuan direbut, pasukan Belanda mundur ke Batangtoru. Namun baru berselang enam jam kota Padang Sidempuan ke pangkuan ibu pertiwi, tiba-tiba secara mendadak muncul dua pesawat tempur di langit Padang Sidempuan dan menembaki kota yang disusul dengan pasukan Belanda yang melakukan putar balik di Batangtoru.
Suasana panik dan serangan darat dari pasukan Belanda dari arah Batangtoru tidak mampu ditahan oleh gabungan pasukan dan terpaksa harus mundur secara bertahap ke Huta Goti, Huta Pijorkoling, Huta Pintu Padang dan akhirnya konsolidasi untuk bertahan di Huta Huraba.
Pasukan Belanda yang sudah menguasai wilayah Padang Sidempuan tampaknya belum puas dan khawatir terjadi lagi perlawanan balik. Pasukan Belanda menyusun rencana strategis baru untuk melumpuhkan lawan dan memukul mundur sejauh-jauhnya dari Padang Sidempuan. Karena itu, pada tanggal 5 Mei 1949 sekitar pukul 04.00.WIB pasukan Belanda mulai melakukan penyerangan terhadap lawan yang dilaporkan membuat pertahanan berupa benteng di Huta Huraba.
Rencana penyerangan dimulai dari Pijorkoling dengan taktik serangan ‘holistik’ dengan cara mengepung dari empat jurusan. Pasukan Belanda dalam hal ini dibantu oleh dua orang penunjuk jalan (scout) yang desersi dari anggota MBK Tapanuli yang bernama Makaleo dan Syamsil Bahri. Dalam serangan Belanda yang tidak diduga pasukan RI ini berhasil merebut Benteng Huraba. Pasukan MBK Tapanuli dan Brigade-B mundur ke Huta Tolang.
Posisi Benteng Huraba yang diduduki pasukan Belanda ini sangat strategis dan menjadikannya garis front utama untuk mempertahankan wilayah Padang Sidempuan. Karena itu pasukan Belanda waktunya untuk melakukan pertahanan di Benteng Huraba. Sementara itu, di Huta Tolang, Komandan MBK yang datang dari Panyabungan mengumpulkan seluruh pasukan yang ada dan melakukan konsolidasi untuk penyerangan balasan terhadap pasukan Belanda yang sudah bertahan di Benteng Huraba.
Dalam pertempuran di Benteng Huraba ini pasukan gabungan memulai penyerangan pada saat fajar dengan menggunakan mortir. Pertempuran ini terjadi sangat heroik dan membutuhkan waktu. Baru pukul 16.30.WIB pasukan gabungan berhasil memenangkan pertempuran dan Benteng Huraba dapat direbut kembali. Pasukan Belanda yang dikalahkan mundur ke Padang Sidempuan.
Dalam pertempuran ini ditaksir cukup besar kerugian yang dialami oleh pihak pasukan gabungan baik jiwa maupun materi. Dari anggota pasukan MBK Tapanuli sendiri yang gugur terdapat sebanyak 11 orang dan dari pasukan Brigade–B sebanyak 16 orang. Sementara dari barisan laskar dan rakyat yang tergabung dalam pertempuran itu tidak pernah tercatat berapa orang yang sudah gugur dalam pertempuran yang heroik itu.
Pada tanggal 3 Agustus 1949 gencatan senjata antara Belanda dan Indonesia disepakati. Kemudian dilanjutkan perundingan yang disebut Konferensi Meja Bundar, sebuah pertemuan antara pemerintah Republik Indonesia dan Belanda yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda dari 23 Agustus hingga 2 November 1949. Hasil perundingan itu antara lain dan yang terpenting bahwa kedaulatan NKRI akan diserahkan selambat-lambatnya pada tanggal 30 Desember 1949.
Benteng Huraba adalah pertahanan terakhir dari perlawanan rakyat di wilayah Provinsi Sumatera Utara terhadap pasukan Belanda dalam agresi militer Belanda kedua. Suatu benteng yang pada masa ini berada di dekat Kota Padang Sidempuan di Kecamatan Batang Angkola, Kabupaten Tapanuli Selatan.
Benteng ini lokasinya sangat strategis yang berada di jalur lintas Padang Sidempuan ke Bukittinggi. Pada masa dulu, Benteng ini tidak bisa ditembus pasukan Belanda hingga terjadinya penyerahan kekuasaan dan pengakuan Belanda terhadap NKRI (27 Desember 1949). Kini, benteng ini tidak hanya sebagai simbol perjuangan masyarakat Sumatera di kancah nasional dalam pertempuran selama Perang Kemerdekaan, tetapi benteng ini juga dulu telah menyelamatkan kota Penyabungan sebagai ibu kota pengganti Tapanuli Selatan setelah kota Padang Sidempuan di kuasai pasukan Belanda. Juga, Benteng Huraba ini telah turut serta dari sisi utara dalam mengamankan ibukota Republik Indonesia di Bukittinggi. Bravo lascar dan rakyat Tapanuli Bagian Selatan.
PEMBENTUKAN KOTA PADANG SIDEMPUAN
Pada masa awal kemerdekaan, Kota Padangsidimpuan adalah merupakan Pusat Pemerintahan, dari lembah besar Tapanuli Selatan dan pernah menjadi Ibukota Kabupaten Angkola Sipirok sampai bergabung kembali Kabupaten Mandailing Natal.
Melalui Aspirasi masyarakat dan pemerintah tingkat II kab Tapsel serta peraturan pemerintah No.32 tahun 1982 dan melalui rekomendasi DPRD Tapanuli Selatan No.15/KPTS/1992 dan No.16/KPTS/1992 kota Administratif Padangsidimpuan diusulkan menjadi kota madya tk.II, bersamaan dengan pembentukan kabupaten daerah tingkat II mandailing Natal, Angkola Sipirok dan Kabupaten Padang Lawas. Setelah dibentuknya Kab.Mandailing Natal, maka melalui :
1. Surat Bupati Tapsel No.135/1078/2000 tangal 30 Nopember 2000.
2. KEP.DPRD Tapsel No.01/PIMP/2001tgl. 25 januari 2001 serta
3. Surat Gubernur SUMUT No.135/1595/2001 tgl. 5 pebruari 2001 Maka diusulkan pembentukan kota Padangsidimpuan yang menghasilkan diterbitkannya UU No.4 tahun 2001 tentang pembentukan kota Padangsidimpuan.
Pada Tgl 17 Oktober 2001 oleh Mendagri atas nama Presiden RI diresmikan Padangsidimpuan menjadi Kota.
Sejarahnya lumayan bagus, kurangnya, nama" pejuang tahun 40 an tidak ada tertulis, coba tanyak ke saksi sejarah yang masih hidup, yaitu Bapak M. Rivai Harahap, sudah berpangkat Jendrel. di jakarta.
BalasHapus